MALANG – Di Kantor DPRD Kota Malang, pada hari Kamis 4 September 2025, digelar audiensi antara Aliansi Cipayung Plus Kota Malang bersama DPRD Kota Malang. Pertemuan ini diinisiasi setelah Cipayung Plus sebelumnya menyerahkan surat pengajuan resmi kepada pihak legislatif. Audiensi dihadiri oleh sejumlah fraksi DPRD Kota Malang, di antaranya Fraksi Nasdem-PSI, Golkar, PKS, PDIP, dan Fraksi Damai, serta jajaran organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus seperti KAMMI, PMII, KMHDI, PMKRI, GMKI, GMNI, dan HIKMAHBUDHI.

Dalam forum tersebut, Ketua Umum PD KAMMI Malang, Muhamad Ariz Pratama, S.AB., menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai mitra kritis dan strategis bagi pemerintah daerah maupun pusat. Ia menyampaikan bahwa audiensi ini bukanlah sekadar formalitas, melainkan ruang untuk menghadirkan solusi konkret atas keresahan masyarakat. Ariz menyoroti bahwa kehadiran Cipayung Plus harus dimaknai sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi bangsa, terlebih pasca berbagai tragedi dan ketidakadilan sosial yang belakangan terjadi. 

“Korban jiwa jangan sampai terjadi di Kota Malang. Apa yang kami sampaikan hari ini tidak hanya untuk didengar, melainkan dijembatani dengan sungguh-sungguh,” ungkapnya. Lebih jauh, ia menyoroti isu-isu penting yang perlu segera ditangani, antara lain transparansi tunjangan DPR yang dianggap tidak berdasar empati, penghentian aksi represif aparat, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi Polri, serta penyelesaian kesenjangan kesejahteraan guru honorer dan non-ASN. 

Organisasi mahasiswa lainnya turut memperkuat sikap tersebut. PMII menekankan soal ketimpangan akibat kebijakan pajak, GMKI menilai tuntutan rakyat yang kini mencuat merupakan akumulasi dari kekecewaan yang mendalam sehingga transparansi perlu diutamakan, sementara PMKRI memberi perhatian khusus pada suara perempuan dan mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah nyata melawan ketidakadilan.

Adapun 9+1 tuntutan Cipayung Plus Malang yang disampaikan dalam audiensi, yaitu:

1. Tunjangan DPR RI dan secara khusus DPRD Kota Malang.
2. Audit kinerja dan lembaga legislatif.
3. Tindakan agresif dari aparat selama demonstrasi.
4. Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
5. Reformasi Polri dan secara khusus Polresta Malang Kota.
6. Hukum dan adili anggota Polri yang melakukan tindakan kekerasan.
7. Naikan gaji guru, terlebih khusus di Kota Malang.
8. Kenaikan pajak bumi dan bangunan daerah Kota Malang.
9. Mendesak pemerintah membentuk satuan kerja PHK.
10. Ratusan guru yang tidak terdaftar harus segera masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dari pihak legislatif, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhit, menyampaikan apresiasi atas inisiatif audiensi ini. Ia menegaskan bahwa sejumlah tuntutan mahasiswa telah diteruskan ke pusat melalui berbagai kanal komunikasi, meski sebagian besar isu memang berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Senada, Harvard Kurniawan Ramadhan, SH., dari Fraksi PDIP, menjelaskan beberapa perubahan kebijakan terkait peningkatan gaji guru, sekaligus menyoroti masalah ketidakpatuhan perusahaan di Malang terhadap pembayaran upah sesuai UMK. 

Audiensi kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PD KAMMI Malang, Muhamad Ariz Pratama, S.AB. Sebagai tindak lanjut, Cipayung Plus menggelar konferensi pers sebagai simbol bahwa aspirasi mahasiswa telah disampaikan dan diterima oleh DPRD Kota Malang.

Dalam kesempatan tersebut, PD KAMMI Malang juga menyerahkan hasil kajian strategis kepada Ketua DPRD Kota Malang sebagai wujud kontribusi nyata KAMMI Malang dalam memberikan tawaran solusi atas permasalahan bangsa. 

Audiensi ini menegaskan kembali peran Cipayung Plus, khususnya KAMMI Malang, sebagai mitra kritis yang tidak hanya mengamati situasi, tetapi juga aktif menyodorkan gagasan dan jalan keluar demi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.